Menkeu Purbaya Tolak Kenaikan PPN 2026, Budiman dari AKP2I Medan Beri Apresiasi dan Dukungan Penuh

Dalam langkah yang dinilai strategis dan berpihak pada masyarakat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2026. Keputusan ini muncul di tengah tekanan ekonomi akibat penurunan harga komoditas dan melemahnya daya beli masyarakat.

Langkah Menkeu Purbaya: Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Fiskal

Dalam konferensi pers “APBN Kita” pada 14 Oktober 2025, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah membuka opsi untuk menurunkan tarif PPN tahun depan, bukan menaikkannya. Ia menyebut bahwa realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 hanya mencapai Rp1.295,3 triliun, turun 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya  Penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya harga komoditas utama seperti batu bara dan kelapa sawit.

Purbaya menyatakan bahwa kebijakan fiskal harus tetap seimbang antara menjaga penerimaan negara dan melindungi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan PPN, dan bahkan mempertimbangkan penurunan tarif jika kondisi ekonomi memungkinkan 

Apresiasi dari Budiman, Ketua Divisi Humas AKP2I Medan

Keputusan Menkeu Purbaya mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk Budiman, Direktur Jaya Sukses Konsultan dan Ketua Divisi Humas Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Kota Medan. Dalam pernyataannya, Budiman menyampaikan:

“Kami sangat mengapresiasi langkah bijak Pak Purbaya. Di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, keputusan untuk tidak menaikkan PPN adalah bentuk keberpihakan terhadap rakyat dan dunia usaha. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar suara masyarakat dan pelaku ekonomi.”

Budiman menambahkan bahwa kebijakan ini akan membantu sektor UMKM dan konsumen kelas menengah yang paling terdampak oleh inflasi dan pelemahan daya beli. Ia juga menyebut bahwa stabilitas tarif PPN akan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam merencanakan strategi bisnis tahun depan.

Dukungan dan Doa untuk Keberlanjutan Kebijakan

Sebagai bentuk dukungan, Budiman menyampaikan harapan dan doa agar kebijakan ini dapat terus dijaga dan dikawal dengan baik:

“Kami mendukung penuh kebijakan ini dan berharap agar pemerintah tetap konsisten dalam menjaga keseimbangan fiskal. Semoga Pak Purbaya dan jajaran Kementerian Keuangan senantiasa diberi kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menjalankan amanah negara.”

Budiman juga mengajak seluruh anggota AKP2I dan konsultan pajak di Indonesia untuk turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak yang adil dan proporsional.

Penutup: Harapan untuk 2026

Dengan penolakan kenaikan PPN dan kemungkinan penurunan tarif, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi yang lebih inklusif. Keputusan Menkeu Purbaya menjadi sinyal positif bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

Langkah ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang kepekaan sosial dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dukungan dari tokoh seperti Budiman memperkuat legitimasi kebijakan ini dan membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat pajak.

“Semoga tahun 2026 menjadi tahun yang penuh berkah, pertumbuhan, dan keadilan fiskal bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Budiman.