Hadi Poernomo: Perjalanan Karier dan Harapan Baru dalam Penerimaan Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 45/P Tahun 2025. Pengangkatan ini menandai kembalinya Hadi Poernomo ke pemerintahan setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak (2001–2006) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2009–2014).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menunjuk Hadi Poernomo sebagai Staf Khusus Penerimaan Negara. Penunjukan ini menandai peran strategisnya dalam membantu pemerintah meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara. , Budiman,S.E Mendukung Keputusan Pengangkatan Hadi Poernomo sebagai Staff Khusus Untuk Penerimaan Negara, diketahui Budiman yang juga menjabat sebagai Direktur Jaya Sukses Konsultan serta Humas Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kota Medan, memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh dalam bidang perpajakan. 

Rekam Jejak dan Pengalaman

Hadi Poernomo memiliki pengalaman panjang dalam bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak (2001–2006) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2009–2014). Dalam perannya sebagai Dirjen Pajak, ia berkontribusi dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, Budiman juga aktif dalam berbagai organisasi dan asosiasi yang berkaitan dengan perpajakan. Sebagai Humas Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kota Medan, ia berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta memberikan edukasi kepada para konsultan pajak.

Peran sebagai Staf Khusus Penerimaan Negara

Sebagai Staf Khusus Penerimaan Negara, Hadi Poernomo diharapkan dapat memberikan solusi strategis untuk meningkatkan penerimaan negara. Tantangan utama yang dihadapi adalah:

1. Optimalisasi Sistem Perpajakan – Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan mengurangi kebocoran penerimaan negara.

2. Transparansi dan Akuntabilitas– Memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan dapat diawasi dengan baik dan tidak menimbulkan celah korupsi.

3. Edukasi dan Kesadaran Pajak – Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Harapan dan Saran

Penunjukan Hadi Poernomo membawa harapan besar bagi sistem keuangan negara. Dengan pengalaman dan keahliannya, diharapkan ia dapat:

- Meningkatkan penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

- Memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai masyarakat, kita dapat mendukung langkah-langkah positif yang diambil dengan:

- Mematuhi kewajiban pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan.

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi keuangan dalam pemerintahan.

- Mendorong dialog dan diskusi mengenai kebijakan perpajakan agar lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Semoga Hadi Poernomo diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan tugas barunya. Harapan besar masyarakat Indonesia adalah agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan negara. Semoga ia dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Budiman kembali mengingatkan bahwa Sebagai Ketua Divisi Humas Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kota Medan, Mari kita dukung langkah-langkah positif yang akan diambil demi kemajuan Indonesia!